Pemerintah Kabupaten Bantul
Dinas Pariwisata
Berita
Kunjungan Komisi D DPRD Kota Semarang
Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul menerima kunjungan Komisi D DPRD Kota Semarang, 18 September 2020. Kabid Pengembangan Kapasitas bersama Kabid Pemasaran, Kasi Obyek dan Daya Tarik Wisata dan Kasi Kelembagaan Pariwisata menerima kunjungan tersebut di Ruang Aula Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Disampaikan wakil ketua DPRD Komisi D Kota Semarang bahwa maksud dan tujuan kunjungan adalah ingin mendapatkan informasi mengenai penerapan protokol kesehatan di destinasi wisata. Menurut Kepala Bidang Kapasitas, Antoni Hutagaol, ST., MT, destinasi wisata beroperasi kembali dengan menerapkan protokol kesehatan setelah sempat vakum. Kabid Pengembangan Kapasitas juga menyampaikan bahwa sektor pariwisata di Bantul mengalami dampak yang buruk selama pandemi covid-19 ini. Penutupan sementara destinasi wisata selama pandemi membuat warga mengalami kerugian ekonomi. Sejak bulan Juli 2020 diberlakukan ujicoba pembukaan beberapa obyek wisata dan diadakan simulasi protokol kesehatan oleh Dinas Pariwisata DIY bekerjasama dengan Satgas Covid-19 Kabupaten Bantul, membuat kondisi pariwisata di Bantul berangsur membaik. Kepala Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata, Joko Wintolo, SH. menyampaikan bahwa Dinas Pariwisata juga mendirikan posko terpadu di kawasan Parangtritis, untuk melayani pengunjung mulai dari soal kesehatan, kebersihan dan ketertiban. Posko ini bekerjasama dengan lintas OPD di Bantul. Kegiatan posko untuk mengedukasi pengunjung agar lebih patuh dan disiplin mengenai protokol kesehatan dan memberikan kenyamanan wisata di pantai. Kepala Bidang Pemasaran, Guppianto Susilo, SE, MM. menambahkan bahwa Pariwisata adalah sektor yang menjadi lokomatif ekonomi, sektor pariwisata menjadi nomor 2 penyumbang PAD terbesar di bantul. Dinas Pariwisata mempunyai 2 indikator target pembangunan pariwisata yaitu jumlah kunjungan dan lama tinggal. Kedua indikaktor tersebut pada tahun-tahun sebelum pandemi dapat terrealisir. Dinas juga bekerjasama bersama anggota dewan dalam mengawal anggaran untuk pemenuhan Protokol kesehatan maupun untuk pelayanan kepada wisatawan.
