Pemerintah Kabupaten Bantul
Dinas Pariwisata
Berita
Kunjungan DPRD Kabupaten Muara Enim
Rabu 15 Mei 2019 Dinas Pariwisata Bantul menerima kunjungan dari DPRD kabupaten Muara Enim. Sekretaris Dinas Pariwisata, Dra. Annihayah, M.Eng. bersama Kepala Bidang Kapasitas, Kepala bidang pemasaran, Kepala Seksi Obyek Daya Tarik Wisata , Kassubag Program, Keuangan dan Aset, serta Perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi turut menemui tamu tersebut. Ketua DPRD Muara Enim menyampaikanbahwa kedatangannya Ke Dinas Pariwisata bersama perwakilan dari SKPD Muara Enim diantaranya Dinas Pendidikan, Rumah Sakit Daerah, dan dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.
Latar belakang kunjungan ini terkait dengan adanya perda pembentukan OPD baru di Muara Enim, diantaranya Dinas Pariwisata. Dengan dibentukanya Dinas Pariwisata ini diharapkan bisa mengekplorasi potensi pariwisata yang ada di Muara Enim sehingga bisa lebih mensejahterakan dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain itu kunjungan juga untuk mempelajari pengelolaan perburuhan dengan banyaknya perusahaan yang membawa tenaga asingnya bekerja di kabupaten Muara Enim.
Sekretaris dinas menyampaikan pengantar mengenai keadaan Kabupaten Bantul dan perkembangan pariwisata yang ada di Bantul, mulai dari keadaan awal merintas destinasi wisata baru hingga mampu menjadi destinasi yang bisa meningkatkan ekonomi dan kesejahteran masyarakat sekitar.
Dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Bantul menyampaikan bahwa sebenarnya permasalahan yang ada di Bantul tidak jauh berbeda dengan yang ada di Muara Nenim, untuk di Bantul sendiri Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi melalkukan langkah dengan melakukan sidak dan mengadakan deteksi dini dengan melibatkan Kabag hukum, Dinas Perdagangan, APINDO dan serikat pekerja. Dengan adanya langkah tersebut telah terjadi pengurangan jumlah tenaga kerja asing yang masuk.
Kepala Dinas Pariwisata Bantul menyampaiakan, terkait strategi bagaimana pariwisata harus berkembang, ada 2 konsepsi, pertama apabila akan dikelola oleh pemda, ini harus ditentukan kawasannya yang ditetapkan dengan regulasi agar tidak terjadi persoalan. Biasanya yang akan dikelola oleh pemda ini yang sebelumnya belum terkelola, maka pertumbuhannya akan lambat. Jika Muara Enim menginginkan pertumbuhan yang cepat maka harus melibatkan swasta yang nanti masuk nya lebih ke pajak bukan retribusi. Untuk Bantul sudah ada Riparda yang dijadikan sebagai acuan pengembangan pariwisata agar tidak salah jalan. Pengembangan pariwisata juga tidak bisa lepas dari peran kerjasama dengan opd lain karena pariwisata multisektoral sehingga membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak.
